Bantuan Luar Negeri Dalam Teori Hubungan Internasional: Perspektif Realisme dan Liberalisme

June 24, 2009 · Filed under International Development Dalam Diskursus HI · Tagged aid, Ardi, Bantuan, donor, Fitra, foreign, hubungan internasional, humanitarian, internasional, international aid, kebijakan, Liberalism, liberalisme, luar negeri, Lumsdaine, morghentau, Negara, non-interference, Rahman, Realism, realisme, regime, rezim, teori

Foreign Aid

Bantuan Luar Negeri Dalam Teori Hubungan Internasional: Perspektif Realisme dan Liberalisme[1]

Sebagai disiplin ilmu yang terhitung muda, teori hubungan internasional telah mencatat jumlah teori yang mengesankan yang tersusun dalam beberapa struktur perdebatan. Namun, bagaimana semua teori ini ketika dihadapkan dengan praktek-praktek bantuan internasional yang kontemporer. Terdapat kecenderungan bahwa teori HI telah gagal mengkonseptualisasikan dengan jelas kemunculan praktek bantuan internasional dan implikasinya. Tulisan ini coba melihat bagaimana beberapa teori berusaha menjelaskan praktek bantuan internasional, sementara cukup banyak karya tulisan yang menyediakan bukti tentang kegagalan teori hubungan internasional dalam hal tersebut.

1.1 Realism dan Foreign Aid

Sistem internasional yang anarki menciptakan kebebasan otonomis diantara negara-negara. Hal tersebut membuat sebuah sistem internasional yang terdesentralisasi dimana setiap Negara adalah berdaulat, menggunakan power mereka diatas sebuah “defined territory, a population and a government” (Sorensen, 2004. P. 17), saat terlibat pada hubungan/permainan power politik dengan Negara lainnya. Dalam setting seperti ini, bantuan internasional/bantuan luar negeri (foreign aid) praktis hanya menjadi sebuah alat kebijakan untuk mencapai kepentingan nasional. Alat kebijakan ini dalam pandangan realis dilihat sebagai sebuah hasil dari perang dingin yang digunakan dalam kompetisi diantara kekuatan great power. Bantuan internasional di pandang sebagai sebuah senjata kunci dalam perang dingin untuk memperbesar kemungkinan beraliansinya Negara-negara dunia ketiga kedalam salah satu kubu great power. Motivasi politik itulah yang menurut morghentau menjadi hal yang di pertimbangkan oleh donor saat memberikan bantuan luar negeri (Hattori, 2002, p.642).

kehadiran bantuan internasional dianggap sebagai sebuah instrument kebijakan sejak adanya kepentingan luar negeri yang tidak dapat di amankan dengan penanganan militer dan untuk mendukung metode diplomacy yang sebenarnya “tradisional” namun dalam bungkus yang lebih pantas. Selain kegunaan bantuan internasional sebagai instrument untuk mendukung tujuan kebijakan luar negeri, dalam prakteknya muncul bahwa kebijakan bantuan luar negeri meng-cover pula banyak disparitas tujuan dan kegiatan, sebagai respon dari berbagai macam kebutuhan, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, berhubungan maupun tidak berhubungan pada tujuan politik sebuah kebjakan luar negeri. (Morgenthau, 1962 , p.301)

Morghentau (1962), salah satu tokoh central realism, dalam artikelnya yang berjudul A Political Theory of Foreign Aid coba mengembangkan tipologi dari bantuan internasional. Ia mengidentifikasi lima tujuan kebijakan bantuan luar negeri, yaitu: military, prestige, humanitarian, economic, dan subsistence. Tipologi ini di angkat untuk mengorganisasikan kompleksitas kebijakan yang di labeli dengan nama “foreign aid”. Berdasarkan hal ini maka ada dua tipe strategi yang di gunakan untuk mendapatkan pengaruh: propaganda dan suap (propaganda and bribes). Sebagian besar tipe bantuan internasional yang di identifikasi bersifat politis, hanya sedikit yang sifatnya humanitarian foreign aid. Artinya, hal yang seharusnya bersifat non politis kemudian bersifat sangat politis ketika di letakkan dalam konteks politik.

Bagi realis, bantuan luar negri untuk pembangunan ekonomi di pahami dengan cara yang sangat sederhana. Bantuan itu di pandang berfungsi hanya sebagai suap (bribe) saat harapan-harapan lain yang bersifat non politis cuma akan membawa pada kekecewaan. Morghentau menolak argumentasi pendukung bantuan bahwa bantuan internasional sebenarnya di gunakan sebagai instrument penguat kapasitas demokrasi yang selanjutnya akan menjadi dasar terciptanya perdamaan dunia. Kelompok pendukung bantuan internasional mengatakan: ““correlations between the infusion of capital and technology into a primitive society and its economic development, between economic development and social stability, between social stability and democratic institutions, between democratic institutions and a peaceful foreign policy”.

Morghentau berpendapat bahwa korelasi yang di ungkapkan tidak memiliki dasar pada praktek-praktek bantuan hingga tahun 1962. Untuk memperkuat pendapatnyanya ia menggunakan argument kebudayaan, the Burmese example yang mengatakan kesuksesan terjadi pada sebuah dunia karena kesuksesan itu berdiri menghalangi kesuksesan dunia yang lain, sebuah kisah yang mengambarkan hubungan antara kebudayaan dengan laju pembangunan era industrialis. Dalam pandangannya, bantuan internasional bukannya menghasilkan peningkatan pembangunan, namun justru menjadi alat pelayanan kepentingan masyarakat precapitalistic atau prerational.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, bantuan internasional seringkali kurang sukses. namun bagi para pendukungnya kesuksesan bantuan internasional tidak hanya berdasarkan pada hal-hal yang secara tegas berhubungan dengan ekonomi, namun lebih kepada prakondisi intelektual, moral dan politik yang secara langsung tidak berhubungan dengan manupulasi ekonomi, jikapun berhubungan hanya pada bagian kulit manipulasi ekonominya saja. (Morgenthau, 1962, p.307) hal penting yang coba di katakan oleh realis adalah bagaimana pengaruh praktek bantuan internasional terhadap penipisan konsep kedaulatan.

Bantuan luar negeri akan tetap menjadi masalah yang mengundang pro kotra apabila hanya bergerak pada ranah teknis/ekonomi dalam prakteknya. Yang di butuhkan adalah integrasi dari foreign aid ke dalam kebijakan Negara penerima bantuan (recipient country) dan dalam waktu yang sama di jaga oleh kondisi politik. Di luar itu, kebijakan bantuan luar negeri tidak ada bedanya dengan dengan kebijakan diplomatic atau propaganda. Semuanya adalah senjata politik bagi sebuah Negara. (Morgenthau, 1962, p.309).

Masalah utama bagi usaha realis dalam menjelaskan praktek foreign aid adalah mereka menyangkal tujuan bantuan luar negeri adalah untuk “menolong pembangunan sebuah Negara”, saat melakukannya, realis gagal untuk meng-konstruk kerangka teoritis bagaimana seharusnya langkah-langkah yang perlu di lakukan agar tujuan “helping countries develop” dapat tercapai. Realism sama sekali tidak memberikan kesempatan bagi foreign aid terhadap pembangunan ekonomi. “Bantuan luar negeri untuk pembangunan ekonomi” dalam pandangan realis hanyalah label pada kebijakan Negara dalam mengejar power dan supremasi. Efektivitas bantuan luar negeri bagi realism di evaluasi berdasarkan seberapa loyal Negara-negara resipien kepada donor mereka. Bagaimanapun, dalam prakteknya, gambaran yang lebih rumit dapat terlihat dalam praktek bantuan internasional di mana lebih dari 20 donor terlibat dalam satu Negara yang membuat usaha penjelasan teoritis diatas akan tergoncang.

Transformasi dari rezim internasional untuk bantuan luar negeri dalam satu decade terakhir membuat pemahaman realis tidak banyak berguna dalam beberapa kasus, contohnya praktek bantuan yang di lakukan melalui mekanisme institusi multilateral. Model intitusi seperti ini lebih terlihat independen dari kepentingan-kepentingan donor. Hal ini bertolak belakang dengan rekomendasi Morghentau tentang bantuan luar negeri, bantuan untuk pembangunan ekonomi telah memunculkan harapan baru dalam konteks pembangunan ekonomi di Negara-negara miskin dan berkembang. Ekspektasi atas konteks baru inilah yang harus di jawab dan di jelaskan oleh teori hubungan internasional di mana realism telah gagal melakukannya.

1.1. Liberalism and Foreign Aid

Garis pemikiran hubungan internasional selanjutnya yang memberikan perhatian cukup besar terhadap foreign aid adalah liberalism. Kaum liberal secara tajam menentang pemikiran realis. Jika realis sama sekali tidak menerima ide “melakukan pembangunan” dalam konteks foreign aid, liberalis tetap mempertahankan visi moral, nilai dan ide yang menyusun dasar bagi orerasi donor di Negara dunia ketiga.

Lumsdaine (1993, p.280) membuat hubungan langsung dengan teori idealis yang mengatakan bahwa “the postwar period was a vindication of the Wilsonian vision”, di mana periode pasca perang merupakan masa mempertahankan visi-visi wilsonian. Konsekuensinya adalah, ide-ide kemanusiaan dan karakteristik nilai dari dunia barat menjadi basis kerjasama internasional dan komitmen yang lebih tinggi terhadap perjuangan pengentasan kemiskinan.

Mereka yang menginginkan bantuan lebih besar lagi tentunya ing pula bantuan tersebut di pisahkan dari kepentingan nasional Negara-negara pendonor. Dengan ekspektasi seperti itu, kita memasuki di mensi baru bantuan internasional. Di mensi yang kontras dengan pemahaman Morghentau tentang bantuan internasional dan berlawanan dengan semua sarannya tentang bantuan. Posisi pandangan liberal tentang bantuan luar negeri bukan hanya menawarkan peran dan nilai yang lebih penting, tapi mengambil langkah yang lebih jauh dengan menciptakan harapan akan suksesnya proses pembangunan dengan foreign aid.

Dalam literature liberal, pembahasannya semakin dekat dengan perdebatan teknis seperti tentang ekonomi dan pembangunan, hal tersebut sesuai dengan usaha yang di buat oleh komunitas internasional dalam meningkatkan pembiayaan bantuan luar negeri. Mempermudah syarat-syarat financial untuk least developed coutries, mempermudah cara mendapatkan bantuan, dan menyalurkan lebih banyak bantuan lewat saluran multilateral yang menunjukan bahwa keputusan-keputusan besar akan di ambil oleh komunitas internasional yang nantinya berimbas pada efisiensi bantuan luar negeri.

Namun masih, bagaimana ide-ide kemanusiaan seperti diatas dapat memberikan pengaruh terhadap praktek-praktek internasional dalam sistem yang anarki. Untuk pertanyaan ini, kaum liberal terlihat membangun penjelasan hubungan yang konsisten antara praktek-praktek internasional dengan kontitusi praktek social yang ada di dalam sebuah Negara. Noël and Thérien (1995, p.552) mengungkapkan argumentasi yang selaras dengan itu bahwa “dalam konteks praktek foreign aid, sedikitnya, perspektif liberal lebih mampu bertahan. Prinsip-prinsip kesejahteraan yang di institusionalisasikan pada level domestic akan membentuk partisipasi Negara berkembang dalam regime bantuan internasional”.

Lebih jauh, Lumsdaine (1993) menggunakan argument perubahan dalam sistem internasional untuk membangun pandangan liberal yang mampu menjelaskan perubahan yang ada di dalam rezim bantuan luar negeri. Berfokus pada pentingnya negosiasi dan tawar-menawar untuk kelangsungan kerjasama internasional dan pembangunan rezim internasional (khususnya rezim bantuan internasional) Lumsdaine berusaha membawa kontra argument bagi pandangan realis paling tidak pada dua hal. Pertama, adalah “kelengketan” sebuah rezim (dalam logika realis, perubahan dalam rezim sulit di jelaskan), sejak pertama kali di bentuk rezim akan terus menghasilkan perubahan secara konsisten. Yang kedua, fakta bahwa hasil dari negosiasi foreign aid seringkali membawa keuntungan bagi Negara berkembang, aspek yang di tolak mentah-mentah oleh realis.

Pemahaman tentang perubahan dalam rezim internasional di dasari pada efek adanya nilai moral dan belief yang lebih layak di pertimbangkan di banding memperdebatkan penjelasan pada adanya kepentingan donor dalan batuan luar negeri. Perubahan dalam rezim bantuan internasional lebih merefleksikan hubungannya dengan kebutuhan penerima bantuan (recipient) di banding kepentingan donor yang di artikan secara sempit.

Namun tetap, pandangan liberalisme terhadap praktek bantuan luar negeri mengundang kritik. pembangunan yang banyak dilakukan saat ini berdasarkan pada arus pemikiran liberal yaitu agenda good governance yang banyak di promosikan oleh negara donor. Pembangunan ini memunculkan isu etis bahwa apa yang terlihat adalah aktivitas Negara donor dalam sudut pandang politis terlihat telah mencederai prinsip-prinsip non-interference pada urusan internal Negara lain.

Isu etis lainnya yang muncul adalah apakah niat baik mendasari Negara donor saat menerapkan pengkondisian tertentu terhadap Negara resipien. Fakta bahwa pengembangan senjata masih belum berkurang dan kriteria operasional donor saat mengelontorkan bantuan yang kabur, membuat sebagian pihak mempertanyakan niat baik donor (Moore and Robinson, 1995, p.286-7).

Sudut pandang liberal muncul sebagai sebuah sisi sebagai mana sudut pandang realis. Bantuan pembangunan menghadapi lebih banyak lagi isu selain hubungannya dengan masalah etis, dan focus pada satu aspek tersebut saja akan membuat terbatasnya kegunaan, terutama saat di konfrontir dengan lebih banyak materi tujuan dari foreign aid, misalnya, memberantas kemiskinan. Bukannya untuk mengesampikan sisi moral bantuan, namun lebih kepada menggaris bawahi keterbatasannya. Moore dan Robinson (1995) mengambil kritik ini selangkah lebih jauh meninjuk ketidakstabilan dari bantuan manapun atau kebijakan luar negeri apapun yang secara sempit di artikan semata-mata dalam term tujuan etis yang universal, tanpa masuk kepada catatan bawa foreign aid di berikan dalam sebuah range alasan (foreign aid is given for a range of reasons).

References:

Morgenthau, H. (1962) A Political Theory of Foreign Aid. The American Political Science Review, LVI(2), 301-309

Sørensen, G. (2004) The Transformation of the State: Beyond the Myth of Retreat, Hampshire and New York: Palgrave Macmillan.

Hattori, T. (2002) Reconceptualizing Foreign Aid. Review of International Political Economy, 8(4). 1243-1255.

Lumsdaine, D.H. (1993) Moral Vision in International Politics: The Foreign Aid Regime, 1949-1989. Princeton: Princeton University Press.

Moore, M. and Robinson, M. (1995) Can Foreign Aid Be Used to Promote Good Government in Developing Countries. In Rosenthal, J. H. ed. Ethics & International Affairs: A Reader, Washington, D.C.: Georgetown University Press, 285-303.

---

[1] Di terjemahkan Ardi Fitra Rahman dari artikel Foreign Aid in Disarray : Theoretical Gaps and Policy Failures, Stefan Cibian.